KPK OTT Bupati Cilacap, Alarm Keras Korupsi Kepala Daerah Kembali Berbunyi

Ilustrasi OTT KPK. (Net)

Karawangsatu.com - Jakarta | Gelombang Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali mengguncang pemerintahan daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut. Namun hingga kini lembaga antirasuah itu belum mengungkap secara rinci perkara yang menjerat kepala daerah tersebut.

“Benar,” ujar Fitroh singkat saat dikonfirmasi wartawan mengenai OTT terhadap Bupati Cilacap.

Penangkapan ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung kasus dugaan korupsi. Lebih mencolok lagi, OTT tersebut terjadi hanya berselang beberapa hari setelah KPK menangkap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, dalam operasi serupa di Provinsi Bengkulu pada Senin (9/3) malam.

Dalam operasi di Rejang Lebong, KPK mengamankan 13 orang. Selain menangkap sejumlah pihak yang diduga terlibat, penyidik juga menyegel beberapa ruang kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagai bagian dari proses penyidikan.

Rentetan OTT terhadap dua kepala daerah dalam waktu berdekatan memunculkan pertanyaan besar tentang efektivitas sistem pengawasan dan integritas penyelenggara pemerintahan di daerah. 

Praktik korupsi yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah individu, tetapi juga menyangkut lemahnya sistem tata kelola dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya bersih.

OTT kerap menjadi bukti bahwa praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan masih terjadi di balik meja kekuasaan daerah. Ironisnya, para kepala daerah yang seharusnya menjadi motor pembangunan justru terseret dalam praktik yang merugikan keuangan negara dan mengkhianati kepercayaan publik.

Di sisi lain, publik menanti transparansi KPK dalam mengungkap detail kasus ini—mulai dari modus operandi, pihak-pihak yang terlibat, hingga aliran dana yang diduga menjadi bagian dari praktik korupsi tersebut.

Rentetan penangkapan ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi para pejabat daerah lainnya. Bahwa jabatan publik bukanlah ruang untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang diawasi publik dan penegak hukum.

Jika tidak, sejarah yang sama akan terus berulang: kepala daerah dipilih melalui proses demokrasi, tetapi berakhir di ruang pemeriksaan lembaga antirasuah.

• ZuL