.png)
 |
| Pekerja proyek pemagaran dan emplacement Gedung Organisasi Wanita (GOW) Karawang, Kamis (5/11/2026). |
KARAWANG – Pelaksanaan proyek pemagaran dan emplacement Gedung Organisasi Wanita (GOW) di Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan setelah muncul dugaan pekerja konstruksi tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja di lokasi proyek.
Dugaan tersebut menjadi perhatian karena penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam setiap pekerjaan konstruksi. Penggunaan APD tidak sekadar memenuhi formalitas, tetapi juga menjadi upaya melindungi pekerja dari risiko kecelakaan selama proses pembangunan berlangsung.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan Pemagaran/Emplacement Gedung Organisasi Wanita (GOW) Kecamatan Karawang Barat. Proyek ini dilaksanakan oleh CV Graha Bangun Nusantara dengan Nomor Kontrak 027.2/055/BGNJAKON/2026.
Pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp398.891.000 dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender. Adapun sumber pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026.
Dengan nilai anggaran hampir Rp400 juta yang bersumber dari keuangan daerah, pelaksanaan proyek GOW Karawang diharapkan tidak hanya memperhatikan kualitas fisik bangunan dan kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan, tetapi juga memastikan standar keselamatan pekerja diterapkan secara konsisten.
Dugaan tidak digunakannya APD oleh pekerja tersebut diharapkan mendapat perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, khususnya bidang yang menangani proyek terkait. Pengawasan dinas dan pengawas lapangan dinilai penting untuk memastikan penerapan standar K3 selama pekerjaan berlangsung.
Saat dikonfirmasi mengenai penggunaan APD, Azmi selaku mandor pelaksana menyatakan bahwa perusahaan telah memfasilitasi kebutuhan perlengkapan keselamatan bagi para pekerja.
"Kami berhentikan pekerjanya kalau tidak patuh. Nuhun," ujar Azmi dikutip dari nuansametro.com.
Pernyataan tersebut menjadi penjelasan awal dari pihak pelaksana terkait penerapan keselamatan kerja di lokasi proyek. Meski demikian, pengawasan langsung tetap diperlukan untuk memastikan seluruh pekerja benar-benar menggunakan APD sesuai kebutuhan dan risiko pekerjaan konstruksi.
Publik berharap proyek yang dibiayai APBD Kabupaten Karawang ini berjalan transparan, berkualitas, dan mengutamakan keselamatan pekerja. Pengawasan tidak hanya berfokus pada hasil pembangunan dan penggunaan anggaran, tetapi juga pada penerapan ketentuan K3 agar risiko kecelakaan kerja dapat dicegah. (Jek)
