Pilkades Tanjungmekar Pakisjaya Dipersoalkan, Aliansi LSM Ungkap Dugaan Kejanggalan

Aliansi LSM dan Ormas saat mendatangi kantor Kecamatan Pakisjaya.

KARAWANG – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, yang digelar pada 28 Desember 2025, mendapat sorotan dari Aliansi LSM dan Ormas Kecamatan Pakisjaya. Aliansi tersebut mengungkapkan adanya dugaan kejanggalan dalam tahapan Pilkades dan menyatakan siap menempuh langkah hukum.

Aliansi menilai permasalahan muncul sejak proses awal, terutama terkait data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketua PAC Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Pakisjaya, Dede Bahrudin, menyebut pihaknya menemukan sejumlah ketidaksesuaian data pemilih.

“Kami menemukan nama dalam DPT yang diduga tidak sesuai, mulai dari pemilih yang sudah meninggal dunia hingga pemilih yang bukan warga Desa Tanjungmekar berdasarkan data kependudukan,” ujar Dede, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Dede, temuan tersebut diperoleh dari hasil verifikasi lapangan dan didukung data serta dokumen pendukung. Ia menegaskan Aliansi tidak akan menyampaikan tudingan tanpa dasar yang jelas.

Selain persoalan DPT, Aliansi juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum Kasi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Pakisjaya yang dinilai melampaui fungsi pengawasan dalam tahapan Pilkades.

“Kami menduga ada aparatur yang terlalu jauh ikut dalam proses teknis. Jika itu benar, maka netralitas penyelenggaraan Pilkades patut dipertanyakan,” katanya.

Ketua Aliansi LSM Banaspati, Bunawi, menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan data, dokumen, serta keterangan saksi terkait dugaan pelanggaran tersebut.

“Kami berencana melaporkan dugaan ini ke Polres Karawang agar diproses sesuai ketentuan hukum,” ujar Bunawi.

Aliansi LSM dan Ormas Kecamatan Pakisjaya menegaskan akan terus mengawal persoalan Pilkades Tanjungmekar demi menjaga integritas demokrasi desa. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kecamatan Pakisjaya, Panitia Pilkades (Panitia 11), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang belum memberikan klarifikasi resmi. (*)