Akademisi USU Soroti Pentingnya Sinergi Jaga Stabilitas Sumut

Foto : Forum Diskusi bertema Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Inflasi Daerah, Sektor Usaha Riil/Kewirausahaan, dan Situasi Kamtibmas di Sumatera Utara, Jumat (6/2), di Medan.

Karawangsatu.com - Medan | Akademisi Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU), Arif Qaedy Hutagalung, SE, M.Si, menegaskan bahwa stabilitas ekonomi memiliki kaitan erat dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

Menurutnya, ekonomi yang kuat akan melahirkan stabilitas sosial, sementara ekonomi yang rapuh berpotensi memicu gangguan keamanan.

“Kalau keamanan berantakan, ekonominya juga berantakan. Sebaliknya, ekonomi yang bagus akan menghadirkan stabilitas sosial,” ujar Arif Qaedy saat menjadi narasumber dalam Forum Diskusi bertema Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Inflasi Daerah, Sektor Usaha Riil/Kewirausahaan, dan Situasi Kamtibmas di Sumatera Utara, Jumat (6/2), di Medan.

Forum diskusi tersebut diikuti sekitar 75 peserta yang terdiri dari mahasiswa USU dan pelaku UMKM Kota Medan yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI). 

Kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Asim Saputra, sebagai pembicara.

Dalam paparannya, Arif Qaedy menekankan bahwa menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak cukup hanya melalui pengendalian harga. 

Lebih dari itu, diperlukan penguatan struktur usaha lokal, khususnya sektor usaha mikro dan kecil, agar masyarakat tetap produktif dan memiliki daya tahan terhadap tekanan ekonomi.

“Ekonomi daerah yang kuat adalah prasyarat utama stabilitas sosial dan keamanan jangka panjang,” tegasnya.

Ia menjelaskan, stabilitas ekonomi lokal berbanding lurus dengan stabilitas Kamtibmas. Melemahnya sektor usaha mikro dapat meningkatkan kerawanan sosial, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Arif juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpotensi memicu gangguan sosial, antara lain tekanan ekonomi berkepanjangan, konflik sosial skala kecil, meningkatnya kriminalitas berbasis ekonomi, serta munculnya ketegangan sosial di kawasan urban.

Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna memastikan kelancaran suplai dan proses produksi industri. 

Ia mengakui bahwa iklim usaha di Sumatera Utara masih menghadapi tantangan, khususnya tingginya biaya produksi, yang membuat daerah ini kurang menarik bagi sebagian pengusaha.

“Inflasi bisa kita jaga ketika kondisi ekonomi kondusif. Dan untuk menjaga ekonomi tetap kondusif, tidak boleh ada pelaku usaha yang mengambil kesempatan di tengah situasi ekonomi yang sulit,” kata Asim.

Ia menambahkan, pascabencana di wilayah Sumatera, distribusi barang sempat terganggu, terutama di wilayah Kepulauan Nias yang sempat mengalami inflasi hingga 10 persen. Namun, pada Februari ini, Sumatera Utara justru mengalami deflasi cukup dalam sekitar 0,75 persen.

“Ini membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam memastikan pasokan komoditas kebutuhan masyarakat, khususnya di Kepulauan Nias, sudah kembali berjalan normal,” pungkasnya.

• Red