Eks Pejabat Karawang Kritik Oknum Humas UNSIKA, Dinilai Gagal Bangun Citra Kampus

Foto : Saleh Effendi, mantan Asisten Daerah I Pemerintah Kabupaten Karawang

Karawangsatu.com - Karawang | Saleh Effendi, mantan Asisten Daerah I Pemerintah Kabupaten Karawang, melontarkan kritik keras terhadap manajemen hubungan masyarakat di Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA). 

Menurutnya, kampus yang seharusnya menjadi “kawah candradimuka” calon intelektual justru dikelola oleh oknum yang tidak mencerminkan nilai akademik dan profesionalisme yang layak.

Dalam pernyataan terbuka kepada publik, Saleh Effendi menyatakan kekecewaannya atas sikap dan perilaku seorang pejabat Humas UNSIKA yang, menurutnya, arogan dan kurang berpendidikan.

 “Kampus adalah tempat menggembleng calon intelektual yang punya kapasitas keilmuan. Seluruh civitas akademika UNSIKA seharusnya terdiri dari individu terpilih yang terdidik namun kenyataan di lapangan menunjukkan manajemen komunikasi publik yang jauh dari standar itu,” tegasnya.

Transparansi Informasi dalam Era Globalisasi

Saleh menyoroti pentingnya peran transparency dan keterbukaan informasi di institusi pendidikan tinggi. Di era digital saat ini, kemampuan mengelola jaringan komunikasi dan teknologi informasi menjadi kunci utama kesuksesan organisasi.

“Seorang filsuf pernah mengatakan: kunci sukses adalah siapa yang menguasai jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Oleh karena itu, tidak bijak meremehkan peran media dan jurnalis apalagi sampai menghina profesi tersebut,” papar Saleh.

Menurutnya, humas kampus harus dapat berinteraksi secara efektif dengan dunia luar, membangun citra positif lewat komunikasi yang transparan dan informatif. Namun, tindakan-sikap oknum Humas yang menurutnya arogan justru mencederai fungsi tersebut.

Evaluasi Total Pejabat Humas Diperlukan

Menanggapi peristiwa ini, Saleh Effendi meminta Rektor UNSIKA melakukan evaluasi menyeluruh terhadap oknum yang dianggap gagal menjalankan tugasnya.

“Sebaiknya evaluasi dilakukan, bahkan jika perlu diganti dengan pegawai yang berwibawa, berpengalaman, dan mampu bekerja profesional. Bukan hanya berdasarkan status kepegawaian, apalagi sekedar PPPK yang baru belajar bekerja,” tambahnya.

Saleh menegaskan bahwa kualitas pengelolaan kampus tidak boleh dikompromikan hanya karena status kepegawaian, melainkan harus dilihat dari kemampuan, integritas, dan rekam jejak profesional yang jelas.

Sorotan terhadap Profesi Jurnalis

Pernyataan Saleh juga menyinggung sikap oknum terhadap profesi jurnalis. Menurutnya, menghina profesi media mencerminkan mental birokrasi yang perlu dibenahi.

“Media dan jurnalis berperan sebagai kontrol dalam sistem demokrasi dan pendidikan tinggi. Menganggap kecil peran mereka adalah salah kaprah besar — dan ini berpotensi mencederai citra institusi,” ujarnya.

Respons Publik dan Tantangan UNSIKA

Kritik ini memancing reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, akademisi, serta praktisi komunikasi. Banyak yang sepakat bahwa lembaga pendidikan tinggi harus menjadi contoh profesionalisme tidak hanya dalam kurikulum, tetapi juga dalam perilaku pejabat yang mewakili institusi.

Beberapa pihak berharap UNSIKA segera mengambil langkah tegas, memperbaiki sistem komunikasi publik, dan memastikan bahwa fungsi humas dijalankan oleh profesional yang memahami peran strategisnya.

• Jajat Sudrajat