Polri Konsolidasikan Ekosistem Jagung Nasional, Targetkan Ketahanan Pangan 2026 Tanpa Impor

Foto : Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). (Ist)

Karawangsatu.com - Jakarta | Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.

Rakor yang digelar di Mabes Polri ini diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.

Dalam arahannya, Brigjen Langgeng menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi strategi nasional, menyusul capaian penting Indonesia yang berhasil tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025.

“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada 2025. Rakor ini kami laksanakan untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun strategi agar pelaksanaan tahun 2026 menjadi lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.

Polri Kawal Produksi Jagung dari Hulu ke Hilir

Di sisi hulu, Polri mengambil peran strategis sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dan sektor perbankan guna mengatasi persoalan klasik permodalan. Melalui sinergi dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar petani dapat kembali menanam dan memperluas lahan.

Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti di Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani binaan Polri memperoleh kredit modal untuk pengembangan lahan jagung pakan ternak.

Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan komitmen kuat sektor perbankan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Pada tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak,” jelas Danang.

Lindungi Petani dari Tengkulak, Bulog Serap Panen Sesuai HPP

Tak hanya fokus pada pembiayaan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memperkuat perlindungan petani di sisi hilir dengan menjaga stabilitas harga jagung. Polri memastikan petani tidak terjebak menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga rendah.

Sebagai langkah konkret, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang menguntungkan. 

Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah.

Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram, sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian dengan harga Rp6.400 per kilogram, berpihak pada petani,” tegas Brigjen Langgeng.

Dorong Lahan Tidur dan Kesejahteraan Petani

Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak. 

Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani diharapkan mampu mengelola pembiayaan secara sehat, membayar pinjaman tepat waktu, dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Melalui Rakor Ketahanan Pangan 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem pertanian strategis demi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani jagung Indonesia.

• ZuL