Insentif Guru Ngaji dan Stabilitas Daerah, Bukti Keberpihakan Aep Syaepuloh di Karawang

Foto : Dewan Pakar MD KAHMI Karawang, Lukman N. Iraz

Karawangsatu.com - Karawang | Bulan suci Ramadan kerap menjadi ujian bagi kepala daerah, terutama dalam menjaga stabilitas harga, ketertiban sosial, hingga kelancaran arus mudik. Di Karawang, ujian itu dinilai mampu dijawab oleh Bupati Aep Saepulloh.

Apresiasi datang dari Dewan Pakar MD KAHMI Karawang, Lukman N. Iraz, yang menilai kepemimpinan Aep berhasil menciptakan suasana Ramadan yang lebih kondusif dan khusyuk bagi masyarakat.

“Ramadan tahun ini terasa lebih tenang. Stabilitas harga kebutuhan pokok relatif terjaga, sehingga masyarakat bisa beribadah tanpa tekanan ekonomi berlebih,” ujar Lukman.

Tidak hanya soal stabilitas harga, sorotan juga diarahkan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang yang mengalokasikan Rp25,6 miliar untuk insentif 10.650 guru ngaji pada 2026. 

Kebijakan ini dinilai bukan sekadar program rutin, melainkan sinyal keberpihakan terhadap fondasi sosial-keagamaan masyarakat.

“Peran guru ngaji sangat vital, tapi sering luput dari perhatian. Kebijakan ini menunjukkan keberanian politik anggaran yang berpihak,” tegasnya.

Di sisi lain, tantangan klasik Karawang sebagai jalur strategis Pantura juga menjadi perhatian. Lonjakan arus mudik setiap tahun menuntut koordinasi lintas sektor yang solid. 

Lukman menilai langkah Pemkab yang memperkuat sinergi dengan Forkopimda menjadi faktor kunci dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Pengaturan arus mudik dan stabilitas keamanan tidak bisa setengah-setengah. Di sini terlihat respons cepat dan koordinasi yang berjalan,” katanya.

Meski demikian, dukungan yang disampaikan Lukman tidak berhenti pada apresiasi. Ia bahkan mendorong agar Aep Saepulloh dipertimbangkan sebagai Anggota Kehormatan KAHMI Karawang—sebuah usulan yang dinilai sarat pesan politik sekaligus simbolik.

Namun, ia mengingatkan bahwa usulan tersebut tetap harus melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

“Ini bentuk apresiasi, tapi tetap harus melalui konstitusi organisasi. Tidak bisa instan,” ujarnya.

Di tengah dinamika Ramadan dan menjelang Idulfitri, capaian ini menjadi catatan penting sekaligus pengingat: stabilitas daerah bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga konsistensi dalam menjaga kepercayaan publik.

Jika momentum ini mampu dipertahankan hingga arus balik Lebaran, Karawang bukan hanya sekadar wilayah lintasan, tetapi bisa mengukuhkan diri sebagai daerah yang aman, religius, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

• NP