Anggota DPRD Mulyadi Semprot Tarif Parkir RSUD Karawang, Askun: "Jangan Komersialisasi Orang Sakit!"

Foto : Asep Agustian, SH., MH

Karawangsatu.com - Karawang | Sorotan terhadap mahalnya tarif parkir di RSUD Karawang kembali memanas. Kali ini, kritik datang lebih keras dan terang-terangan, menyasar langsung kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

Dalam rapat pembahasan LKPJ Tahun 2025, Mulyadi dari Komisi II DPRD Karawang melayangkan protes tegas. Ia menilai tarif parkir di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut sudah melewati batas kewajaran terutama bagi masyarakat yang justru sedang dalam kondisi sulit.

Kritik itu langsung diperkuat oleh Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan, Asep Agustian. Dengan nada tajam, pria yang akrab disapa Askun itu bahkan mendorong langkah ekstrem, gratiskan parkir RSUD Karawang.

“Ini rumah sakit pemerintah, bukan pusat bisnis. Jangan sampai rakyat yang sudah susah, diperas lagi lewat parkir,” tegasnya, Jumat (3/4/2026).

Menurut Askun, kebijakan tarif parkir per jam adalah bentuk ketidakpekaan terhadap realitas sosial. Ia menyoroti fakta bahwa mayoritas pengunjung RSUD Karawang adalah pasien dan keluarga dari kalangan menengah ke bawah, banyak di antaranya bergantung pada layanan BPJS Kesehatan.

“Bayangkan, mereka datang dengan biaya bensin, harus makan, belum lagi kebutuhan lain selama menjaga pasien. Lalu masih dibebani parkir mahal per jam? Ini bukan pelayanan publik, ini komersialisasi penderitaan,” sindirnya tajam.

Askun menegaskan, jika pemerintah daerah tetap bersikeras menarik retribusi, setidaknya gunakan skema tarif flat yang masuk akal, misalnya Rp2.000 tanpa hitungan waktu. Namun, ia kembali menekankan bahwa opsi terbaik tetap: gratis.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa RSUD adalah simbol kehadiran negara dalam menjamin kesehatan rakyat. Jika fasilitas dasar seperti parkir saja menjadi beban, maka pemerintah dianggap gagal memahami esensi pelayanan publik.

Ia pun mendesak Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, untuk segera turun tangan dan tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat.

“Kalau mau meningkatkan PAD, jangan dari tempat yang menyangkut hajat hidup orang sakit. Cari dari sektor lain. Jangan jadikan rumah sakit ladang pemasukan,” katanya.

Polemik ini pun memantik pertanyaan besar:
Apakah pemerintah benar-benar hadir untuk melayani rakyat, atau justru ikut mengambil keuntungan dari kesulitan mereka?

Jika tidak segera dievaluasi, kebijakan tarif parkir RSUD Karawang berpotensi menjadi simbol nyata ketidakadilan di tempat yang seharusnya menjadi harapan terakhir masyarakat.

• JEK