.png)
 |
| Foto : Asep Agustian, SH.,MH |
Karawangsatu.com - Karawang | Kontroversi seputar usulan Anggota Komisi III DPRD Karawang, Mulyadi, untuk menggratiskan biaya parkir di RSUD Karawang memunculkan sorotan tajam dari pengamat dan praktisi hukum Asep Agustian SH. MH atau yang akrab disapa Askun.
Alih-alih mendukung usulan tersebut, Askun menekankan perlunya aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik ijon proyek pokir para anggota DPRD Karawang.
Sorotan ini muncul setelah salah satu anggota DPRD meminta agar pemberitaan media online berjudul "Dari Pada Gratiskan Parkir RSUD, GMPI Tantang Potong Tunjangan Anggota DPRD" dihapus.
Menurut Askun, permintaan penghapusan berita ini tidak bisa dilakukan sembarangan karena produk jurnalistik dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kalau ingin menanggapi, gunakan hak jawab atau ajukan sengketa ke Dewan Pers. Tidak bisa seenaknya minta berita dihapus. Apakah anggota dewan paham produk jurnalistik itu apa?” tegas Askun.
Kritik Terhadap Tunjangan dan Pokir DPRD Karawang
Askun menyoroti besarnya tunjangan anggota DPRD yang kerap menjadi kontroversi. Ia menuding mayoritas anggota dewan memanfaatkan proyek pokir untuk kepentingan pribadi dan kelompok, bukan untuk pembangunan masyarakat.
“Bila perlu saya tunjuk hidung anggotanya. Duit sudah dikasih, tapi proyek tidak ada, bahkan menjanjikan lagi di anggaran perubahan,” ungkap Ketua DPC PERADI Karawang tersebut.
Askun menegaskan pentingnya sikap transparan dan tidak arogan bagi anggota dewan dalam menghadapi kritikan atau pemberitaan media.
Menurutnya, media massa berperan sebagai corong informasi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan legislatif.
“Tidak mungkin setiap hari masyarakat datang ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Media massa atau wartawan punya aturan sendiri, yang diatur lex specialis dalam Undang-Undang Pers,” tambahnya.
Tegas dan Terus Memantau
Askun menekankan bahwa secara pribadi maupun kelembagaan PERADI akan terus memantau kinerja DPRD Karawang, terutama terkait tunjangan dan pokir.
Ia memperingatkan bahwa praktik korupsi berjamaah seperti di masa lalu bisa terulang jika anggota dewan tidak berhati-hati.
“Tercium sedikit, awas saja! Tunjangan dan pokir dewan akan terus kami sorot. Pokoknya Askun bakal gas terus,” tandasnya.
DPRD Sebut Hanya Usulan
Sementara itu, anggota DPRD yang meminta berita dihapus menegaskan bahwa usulan Mulyadi hanya sebatas gagasan dan tidak perlu dibesar-besarkan. Pihaknya juga menilai pemberitaan media online tidak netral.
• Kojek
