Dugaan Keracunan MBG di Telagasari Karawang, Kepala SPPG Berikan Penjelasan

Foto : Pemilik dan kepala SPPG dusun Krajan Telagasari.

Karawangsatu.com - Karawang | Insiden dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu kekhawatiran publik. Sebanyak 46 warga di Dusun Krajan, Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kamis (16/4/2026).

Mayoritas korban merupakan kelompok rentan, yakni balita dan ibu menyusui segmen yang seharusnya menjadi prioritas utama perlindungan dalam program pemenuhan gizi pemerintah.

Gejala yang dialami korban mengarah pada dugaan keracunan makanan, seperti sakit perut dan gangguan buang air besar (BAB). Dari puluhan korban, dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi cukup serius. 

Giri Maulana harus menjalani perawatan di rumah dengan bantuan infus, sementara Zian mendapatkan penanganan intensif di klinik. Selain itu, dua warga lainnya juga sempat dirawat di Klinik dr. Ida.

Dugaan Masalah Distribusi Mengemuka

Temuan di lapangan mengungkap fakta penting: sebagian makanan tidak langsung dikonsumsi setelah diterima, melainkan beberapa jam kemudian. 

Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya persoalan dalam rantai distribusi makanan, terutama terkait standar penyimpanan dan batas ketahanan konsumsi.

Dalam program seperti MBG, aspek distribusi seharusnya menjadi titik krusial yang tidak bisa diabaikan. Keterlambatan, pengemasan yang tidak sesuai, atau penyimpanan di luar standar berpotensi mengubah makanan bergizi menjadi sumber risiko kesehatan.

Pemilik SPPG Dusun Krajan, Robi, mengklaim bahwa proses penyajian telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP). Ia menjelaskan bahwa makanan memiliki batas waktu konsumsi maksimal empat jam setelah disiapkan.

“Pengiriman seharusnya pukul 09.00, namun terjadi keterlambatan sekitar satu jam. Pukul 10.00 makanan baru didistribusikan ke lokasi,” ujarnya.

Pernyataan ini justru membuka celah pertanyaan baru, apakah keterlambatan tersebut turut memengaruhi kualitas makanan? Dan apakah ada mekanisme pengawasan yang memastikan makanan tetap layak konsumsi hingga benar-benar dimakan oleh penerima?

Investigasi dan Lempar Tanggung Jawab?

Kepala SPPG, Rizki, menyebut pihaknya telah menjalani inspeksi mendadak (sidak) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dan Tim Satgas MBG Karawang. Ia juga menyatakan bahwa investigasi internal sedang dilakukan.

“Kami masih mendalami apakah makanan yang dikirim terkontaminasi atau ada faktor lain, termasuk kemungkinan dari makanan luar,” ujarnya.

Namun, pernyataan tersebut dinilai belum menjawab substansi persoalan. Alih-alih memberikan kepastian, muncul kesan adanya potensi “lempar tanggung jawab” tanpa kejelasan mekanisme kontrol yang ketat sejak proses produksi hingga konsumsi.

Evaluasi Menyeluruh Dibutuhkan

Insiden ini menjadi alarm keras bagi pelaksanaan Program MBG secara keseluruhan. Tidak cukup hanya memastikan kualitas bahan makanan di dapur, tetapi juga harus menjamin keamanan dalam setiap tahap distribusi mulai dari pengemasan, pengiriman, hingga waktu konsumsi di lapangan.

Tanpa pengawasan yang ketat dan sistem distribusi yang disiplin, program yang bertujuan mulia ini justru berisiko membahayakan kelompok yang paling membutuhkan perlindungan.

Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan pendataan dan penanganan terhadap para korban. Sementara itu, masyarakat menunggu langkah tegas dan transparan dari pemerintah daerah untuk mengungkap penyebab pasti insiden ini sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.

• NP