GMPI Tantang Transparansi DPRD Karawang, Aksi Besar Disiapkan Usai RDP Tak Direspons

Foto : Panglima DPD GMPI Karawang, E. Jaenudin

Karawangsatu.com - Karawang | Sikap diam DPRD Karawang terhadap permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) menuai reaksi keras. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kabupaten Karawang memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar sebagai bentuk protes atas mandeknya komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.

Surat permohonan RDP yang telah dilayangkan sejak 7 April 2026 hingga kini belum juga mendapat tanggapan. Kondisi ini dinilai mencerminkan rendahnya komitmen DPRD dalam membuka ruang dialog publik.

Panglima DPD GMPI Karawang, E. Jaenudin yang dikenal dengan sapaan Apih Blower menegaskan bahwa aksi yang akan digelar bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk tekanan moral yang terorganisir.

“Aksi ini adalah bentuk keseriusan kami. Ketika jalur formal diabaikan, maka ruang terbuka menjadi pilihan untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya usai rapat konsolidasi, Jumat (17/4/2026).

GMPI mengklaim akan mengerahkan kekuatan penuh organisasi. Seluruh Ketua DPC dari 30 kecamatan dijadwalkan turun langsung, menjadikan aksi ini sebagai salah satu mobilisasi terbesar yang pernah mereka lakukan.

Kebijakan Populis Dipertanyakan

Selain mandeknya respons DPRD, GMPI juga menyoroti wacana penggratisan parkir di RSUD Karawang. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menjadi langkah populis tanpa kajian mendalam.

GMPI mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak bisa hanya berorientasi pada popularitas jangka pendek. Ada aspek krusial yang harus diperhitungkan, mulai dari potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sistem pengelolaan parkir, hingga dampaknya terhadap kualitas layanan rumah sakit.

“Jangan sampai kebijakan yang terlihat pro-rakyat justru menimbulkan masalah baru di belakang hari,” tegas Apih Blower.

Isu Sensitif: Dugaan Jual Beli Pokir

Sorotan GMPI tidak berhenti di situ. Mereka juga mengangkat isu yang lebih sensitif: dugaan praktik jual beli Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Karawang.

Wakil Sekretaris Jenderal DPD GMPI, Fuad Hasan, menyebut dugaan tersebut harus diusut secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum. 

Dalam rencana aksi, GMPI bahkan akan bergerak ke Kantor Kejaksaan Negeri Karawang untuk mendesak penyelidikan.

“Kami tidak ingin ada praktik-praktik gelap dalam pengelolaan anggaran publik. Dugaan jual beli pokir ini harus dibuka seterang-terangnya,” tegas Fuad.

Tantangan Terbuka untuk DPRD

GMPI juga melontarkan tantangan terbuka kepada DPRD Karawang: membuktikan komitmen transparansi dengan membuka seluruh data alokasi Pokir kepada publik.

Data yang dimaksud tidak hanya sebatas angka, tetapi juga mencakup rincian program, lokasi kegiatan, hingga pihak pelaksana. 

Menurut GMPI, keterbukaan tersebut merupakan langkah minimum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

“Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. Publik berhak tahu ke mana anggaran dialokasikan,” lanjut Fuad.

DPRD di Persimpangan Kepercayaan

Foto : Fuad Hasan Wakil Sekjen DPD GMPI

Rencana aksi GMPI menjadi sinyal bahwa kepercayaan publik terhadap DPRD Karawang sedang diuji. Ketertutupan dan lambannya respons terhadap aspirasi masyarakat berpotensi memperlebar jarak antara wakil rakyat dan konstituennya.

GMPI menegaskan, aksi yang akan digelar merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang sah dalam sistem demokrasi. 

Mereka menuntut DPRD tidak lagi bersikap pasif, melainkan aktif membuka ruang dialog dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan publik secara substansial, bukan sekadar pencitraan.

“Aspirasi tidak boleh diabaikan. Jika ruang dialog ditutup, maka tekanan publik akan menjadi jawabannya,” pungkasnya.

• Kojek