Aksi Mahasiswa-Buruh di Gedung DPRD Karawang Memanas, Bongkar Krisis Kepercayaan Publik

Foto : Aksi gabungan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil di depan DPRD Karawang pada Sabtu (2/5) berubah menjadi simbol akumulasi kekecewaan publik

Karawangsatu.com - Karawang | Aksi gabungan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil di depan DPRD Karawang pada Sabtu (2/5) berubah menjadi simbol akumulasi kekecewaan publik terhadap mandeknya kinerja pengawasan dan keberpihakan kebijakan.

Sejak sore, ratusan massa bertahan di depan gerbang utama gedung dewan di kawasan Jalan Ahmad Yani. Ketegangan meningkat ketika demonstran membakar ban bekas aksi yang bukan sekadar teatrikal, melainkan pesan keras bahwa kesabaran publik telah mencapai batas.

Asap hitam yang membumbung tinggi seolah menjadi metafora atas buramnya transparansi dan akuntabilitas yang mereka tuding melekat pada lembaga legislatif daerah tersebut.

DPRD Dinilai Abai, Fungsi Pengawasan Dipertanyakan

Dalam orasi yang bergantian disampaikan dari mobil komando, massa menuding DPRD gagal menjalankan fungsi dasarnya sebagai pengawas jalannya pemerintahan daerah. Kritik paling tajam diarahkan pada dua sektor krusial: pendidikan dan ketenagakerjaan.

Mahasiswa menyoroti ketimpangan akses pendidikan serta dugaan buruknya distribusi anggaran. Mereka menilai alokasi dana pendidikan belum menyentuh kelompok paling rentan, dan transparansi penggunaannya masih jauh dari harapan publik.

Di sisi lain, kelompok buruh mengangkat persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan, praktik outsourcing dan magang murah. 

Mereka menilai regulasi yang ada justru melegitimasi eksploitasi tenaga kerja muda, alih-alih memberikan perlindungan.

“Regulasi ini tidak melindungi, justru melemahkan posisi pekerja,” teriak salah satu orator, disambut sorakan massa.

Tiga Tuntutan, Satu Inti: Keadilan

Aksi ini mengerucut pada tiga tuntutan utama:

1. Realisasi dana pendidikan yang adil dan transparan
   Massa mendesak DPRD memastikan anggaran benar-benar menjangkau masyarakat bawah, bukan berhenti di meja birokrasi.

2. Pencabutan regulasi yang melegalkan outsourcing dan magang murah
   Mereka menilai sistem ini menciptakan ketidakpastian kerja dan memperparah kerentanan generasi muda di dunia industri.

3. Penegakan kuota 60 persen tenaga kerja lokal
   Isu ini menjadi sorotan paling keras. Massa menuding banyak perusahaan di Karawang mengabaikan aturan tersebut, sementara DPRD dianggap tidak tegas dalam pengawasan.

DPRD Bungkam, Massa Makin Keras

Yang paling memicu eskalasi bukan hanya substansi tuntutan, tetapi absennya respons langsung dari pimpinan DPRD. Hingga aksi memanas, tak satu pun perwakilan pimpinan dewan turun menemui massa.

Kekosongan ini memperkuat kesan lama: bahwa DPRD lebih nyaman berada di balik tembok institusi ketimbang berhadapan langsung dengan rakyat yang diwakilinya.

“Kami tidak akan mundur sebelum pimpinan DPRD menemui kami,” tegas perwakilan mahasiswa.

Aparat Siaga, Dialog Mandek

Aparat kepolisian membentuk barikade ketat di gerbang utama, berupaya menahan massa agar tidak merangsek masuk. Pendekatan persuasif dan negosiasi dilakukan, namun tidak menyentuh akar persoalan: absennya dialog politik yang substantif.

Situasi tetap terkendali, tetapi jelas rapuh. Tanpa kehadiran pihak DPRD, ruang dialog praktis kosong, dan potensi eskalasi tetap terbuka.

Dampak Meluas, Publik Terdampak

Aksi ini juga berdampak langsung pada aktivitas kota. Kemacetan panjang tak terhindarkan di sepanjang Jalan Ahmad Yani, memperlihatkan bagaimana konflik antara rakyat dan wakilnya turut membebani masyarakat luas.

Pengendara dipaksa mencari jalur alternatif, sementara warga sekitar harus menghadapi situasi yang tidak menentu.

Kritik Yang Lebih Besar

Aksi ini bukan sekadar demonstrasi rutin. Ia mencerminkan krisis kepercayaan terhadap lembaga perwakilan daerah. Ketika aspirasi harus disuarakan dengan membakar ban dan menutup jalan, pertanyaannya bukan lagi soal tuntutan, melainkan: di mana peran DPRD selama ini?

Jika DPRD terus memilih diam, maka aksi semacam ini bukan tidak mungkin akan menjadi pola, bukan pengecualian.

Hingga malam menjelang, massa masih bertahan. Dan selama pintu dialog tetap tertutup, bara di depan gerbang DPRD Karawang berpotensi terus menyala baik secara harfiah maupun politis.

• Irfan Sahab