.png)
 |
| Foto : Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, H. Erick Heryawan Kusumah, S.E., menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung workshop pembuatan mesin pirolisis di Dusun Pakuncen, Desa Sukaharja, |
Karawangsatu.com - Karawang | Di tengah persoalan sampah Kabupaten Karawang yang tak kunjung usai dan terus menumpuk, justru muncul harapan baru dari kreativitas warga. Mesin pemusnah sampah berbasis teknologi pirolisis buatan warga kini hadir menawarkan solusi, sekaligus memicu sorotan tajam terhadap pola pengelolaan sampah yang selama ini dinilai hanya sekadar memindahkan masalah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Jalupang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, H. Erick Heryawan Kusumah, S.E., menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung workshop pembuatan mesin pirolisis di Dusun Pakuncen, Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kamis (27/8/2026).
Meski mengapresiasi inovasi warga, Erick memberikan catatan keras: pengelolaan sampah tidak boleh berhenti pada sekadar membakar dan mengurangi volume. Lebih dari itu, sampah harus dipaksa berubah — dari beban yang merugikan, menjadi sumber nilai ekonomi yang bermanfaat.
“Jangan sampai hanya dibakar lalu selesai. Yang harus kita pikirkan bagaimana sampah dan residunya bisa menghasilkan nilai ekonomi,” tegas Erick.
Pernyataan itu sekaligus menyoroti kelemahan mendasar sistem pengelolaan sampah di Karawang selama ini. Selama ini, persoalan sampah kerap berujung pada pemindahan masalah dari sumber menuju tempat pembuangan, tanpa solusi akar yang mengurangi volume sejak hulu.
Erick menegaskan, teknologi pirolisis dapat menjadi alternatif nyata untuk menekan volume sampah sebelum berakhir menumpuk di TPS Jalupang. Karena itu, ia berkomitmen mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memberikan perhatian serius terhadap inovasi tersebut.
“Saya hanya bisa menjadikan ini sebagai misi saya sebagai anggota DPRD agar dinas terkait bisa mensyaratkan alat pengelolaan sampah, sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah di TPS Jalupang. Kami akan mendorong agar aturan tersebut bisa diterbitkan, meskipun kewenangan kebijakan ada di kepala daerah,” ungkapnya.
Harapannya, kebijakan yang disusun tidak hanya berorientasi pada pembuangan akhir, tetapi mendorong pengolahan sampah sejak dihasilkan, sehingga beban TPS berkurang drastis dan masyarakat benar-benar terbebas dari ancaman tumpukan sampah yang terus menggunung.
• Indah
