Ketua DPRD Karawang Soroti Banjir Berulang, Normalisasi Kali Cilamaran Dinilai Diabaikan

Foto : Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin. (Ist)

Karawangsatu.com – Karawang | Banjir yang kembali merendam wilayah Karawang Timur memantik kritik keras dari Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H. Ia menegaskan, luapan Kali Cilamaran bukan semata-mata akibat curah hujan, melainkan dampak langsung dari kelalaian pengelolaan sungai yang dibiarkan berlarut-larut.

Wilayah Kelurahan Plawad hingga Palumbonsari dilaporkan tergenang air setelah Kali Cilamaran meluap. Pendangkalan sungai akibat sedimentasi yang tak kunjung ditangani membuat kapasitas aliran air menyempit drastis.

Ketua DPRD yang akrab disapa Kang HES itu menyebut persoalan ini seharusnya tidak terus berulang jika normalisasi sungai dijalankan secara konsisten. Namun faktanya, pengerukan Kali Cilamaran sudah hampir satu tahun tidak dilakukan.

“Ini bukan bencana alam semata. Ini bencana kelalaian. Hampir setahun tidak ada pengerukan. Padahal normalisasi Kali Cilamaran wajib dilakukan secara berkala agar daya tampung sungai tetap terjaga,” tegas Kang HES saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (22/1/2026).

Ia mengungkapkan, kondisi pendangkalan di jalur tersier Cilamaran kini sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani, genangan air dipastikan akan semakin meluas setiap kali hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi.

Atas kondisi tersebut, Kang HES mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bersama Perum Jasa Tirta (PJT) untuk segera turun tangan. Ia meminta alat berat diturunkan ke titik-titik kritis yang mengalami sedimentasi paling parah, bukan sekadar melakukan penanganan tambal sulam.

Tak berhenti di situ, Kang HES juga melontarkan kritik tajam terhadap pola pengelolaan anggaran BBWS yang dinilainya terlalu bergantung pada APBD Kabupaten Karawang, padahal pengelolaan sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Pemda Karawang sudah menghabiskan ratusan miliar rupiah untuk urusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab BBWS. Jangan terus-terusan nyaman mengandalkan APBD. BBWS harus mandiri dan bertanggung jawab penuh,” ujarnya dengan nada tegas.

Ia mengingatkan, ketergantungan tersebut berpotensi menggerus anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk program-program pro rakyat lainnya.

Sementara itu, dampak luapan Kali Cilamaran kini dirasakan langsung oleh masyarakat. Sejumlah kawasan permukiman masuk dalam status rawan banjir, di antaranya Grand Permata Palumbonsari, Cluster Mutiara, Buana Asri, hingga Palumbon Tesa di wilayah Tegalsawah.

“Minimal ada tiga desa atau kelurahan yang pasti terdampak. Ini tidak bisa dibiarkan berulang setiap tahun. BBWS dan PJT harus benar-benar turun ke lapangan, petakan titik terparah, dan bergerak cepat agar warga tidak terus menjadi korban,” pungkasnya.

• Irfan