Dekopin Sumut Gaspoll Penguatan Koperasi Merah Putih dan Koperasi Konvensional

Foto : Diskusi Publik Tantangan dan Hambatan serta Strategi Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Nasional Melalui Peningkatan Kapasitas Koperasi di Wilayah Sumatera Utara, Rabu (4/2).

Karawangsatu.com - Lubuk Pakam | Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta koperasi konvensional. Program ini sejalan dengan Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Ketua Dekopin Sumatera Utara, Zulkifli Utama, SE, menilai koperasi harus kembali menjadi sokoguru perekonomian nasional dengan tata kelola yang sehat dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

“Permasalahan utama koperasi saat ini adalah sejauh mana SDM pengelola memahami fungsi dan peran koperasi yang sesungguhnya. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memiliki tiga perangkat organisasi utama, yakni Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Pengurus, dan Pengawas,” ujar Zulkifli di sela Diskusi Publik Tantangan dan Hambatan serta Strategi Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Nasional Melalui Peningkatan Kapasitas Koperasi di Wilayah Sumatera Utara, Rabu (4/2).

Ia menegaskan, tanpa kualitas SDM yang baik, koperasi sulit berkembang secara berkelanjutan. Karena itu, diskusi publik tersebut digelar untuk meningkatkan kapasitas pengurus koperasi agar mampu mengelola organisasi secara profesional dan akuntabel.

“Kami berharap ke depan koperasi semakin hidup, eksis, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Diskusi tersebut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang, Dr. Hj. Miska Gewasari, MM, Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Utara, Juniari Siahaan, S.Kom, M.Si, serta para pengurus KDKMP dan koperasi konvensional.

Dalam kesempatan itu, Juniari Siahaan mengungkapkan bahwa hingga tahun 2026, jumlah KDKMP di Sumatera Utara baru mencapai sekitar 6.100 koperasi, namun hanya sekitar 20 persen yang telah memiliki gerai usaha.

“Melalui diskusi ini, kami ingin menginventarisasi persoalan di lapangan. Koperasi akan berjalan baik jika pengurus, anggota, pengawas, dan pemerintah bergerak sejalan. Semua pihak harus terlibat aktif,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, masukan dari peserta diskusi akan disampaikan kepada pemerintah, termasuk wacana agar KDKMP dan koperasi konvensional yang telah memiliki aset dan kesiapan manajerial dapat berperan aktif dalam kemitraan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Kadis Koperasi dan UKM Deli Serdang, Dr. Hj. Miska Gewasari, berharap forum ini dapat memberikan gambaran objektif kondisi koperasi saat ini sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan provinsi.

“Kami mengapresiasi Dekopin Sumut yang telah menggagas kegiatan ini. Mudah-mudahan posisi strategis Sumatera Utara mampu meningkatkan kualitas manajemen koperasi agar lebih adaptif dan kompetitif,” katanya.

Miska menambahkan, koperasi saat ini menghadapi tantangan besar berupa perubahan zaman, perkembangan teknologi, serta dinamika kebijakan. Oleh karena itu, koperasi dituntut untuk bertransformasi.

“Koperasi harus tetap eksis dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Kita perlu meminimalisir sektor simpan pinjam dan mulai menguatkan sektor riil agar koperasi benar-benar menjadi pilar ekonomi rakyat,” pungkasnya.

• Red