Di Tengah Gempuran Media Sosial, Jurnalisme Harus Beradaptasi dan Tetap Kredibel

Foto : Kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar oleh Jayaposnews.co.id di Hotel Sofyan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

Karawangsatu.com - Jakarta | Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah dunia jurnalistik secara signifikan. Di tengah dominasi media sosial dan algoritma platform digital, jurnalis dituntut untuk terus beradaptasi serta membangun kolaborasi strategis dengan kreator konten agar informasi yang disampaikan tetap akurat, kredibel, dan menjangkau publik secara luas.

Hal tersebut disampaikan Irjen Pol (Purn) Dr. Ronny F. Sompie dalam materi bertajuk “Penguatan Kapasitas Jurnalis dalam Produk Digital dan Kreator Konten” pada kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar oleh Jayaposnews.co.id di Hotel Sofyan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

Ronny menjelaskan, internet telah membuka babak baru dalam perkembangan media sejak era pemasaran digital berkembang pesat. Media tradisional seperti televisi, radio, dan media cetak kini mengalami pergeseran peran seiring perubahan perilaku masyarakat yang lebih banyak mengakses informasi melalui platform digital.

“Jurnalis memiliki standar profesional yang ketat, mulai dari verifikasi fakta, riset mendalam, hingga tanggung jawab hukum. Sementara kreator konten unggul dalam membangun keterlibatan audiens, khususnya generasi muda, melalui format yang lebih fleksibel dan menarik,” ujarnya.

Namun, dominasi algoritma media sosial turut menghadirkan tantangan serius. Ronny mengungkapkan bahwa lebih dari 60 persen pendapatan media saat ini bergantung pada lalu lintas algoritmik yang cenderung mengutamakan konten sensasional dibandingkan informasi berbasis fakta. Kondisi tersebut berkontribusi pada meningkatnya misinformasi, disinformasi, hingga penyebaran berita tidak akurat.

Tekanan ekonomi dan persaingan popularitas juga mendorong sebagian kreator konten memproduksi konten viral tanpa mempertimbangkan etika dan kebenaran informasi. Situasi ini dinilai berpotensi menyesatkan publik serta merusak kepercayaan terhadap informasi digital.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Ronny menekankan pentingnya kolaborasi antara jurnalis dan kreator konten. Bentuk kolaborasi dapat dilakukan melalui produksi konten bersama, pengemasan ulang laporan jurnalistik agar lebih ramah bagi audiens digital, serta kerja sama dalam pengecekan fakta guna meningkatkan literasi media masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) harus dipahami sebagai alat bantu, bukan penentu kebenaran informasi. Setiap informasi tetap harus melalui proses verifikasi berlapis agar tidak menimbulkan kesalahan dan dampak negatif bagi publik.

Dari sisi hukum, KUHP Nasional telah mengakomodasi berbagai tantangan kejahatan digital, termasuk penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, serta informasi yang menyesatkan. Hal ini menjadi pengingat bahwa setiap individu, baik jurnalis maupun kreator konten, memiliki tanggung jawab hukum atas informasi yang dipublikasikan.

Para pakar komunikasi menegaskan bahwa jurnalisme tetap memegang peran penting sebagai pelapor fakta yang independen dan dapat diverifikasi. Teknologi hanyalah alat, sementara jurnalisme menjadi fondasi utama dalam membangun makna, perspektif, dan kepercayaan publik terhadap informasi.

Dengan kolaborasi yang tepat, jurnalis dan kreator konten diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi yang sehat, profesional, serta mampu melawan arus hoaks dan disinformasi di era digital.

Kegiatan UKW tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Irjen Pol (Purn) Dr. Ronny F. Sompie, mantan Kadivhumas Polri (2013–2015), Kapolda Bali, serta Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Turut hadir Hardly S. Pariela (Dewan Pengawas LPP TVRI) dan Gede Narayana (Komisioner Informasi Pusat).

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Niniek Rahayu dan Kadivhumas Polri Irjen Pol Jhonny Edison Isir berhalangan hadir dalam kegiatan tersebut.

• Irfan