Nelayan Karawang Dorong Co-Management Pesisir: Lawan Ocean Grabbing, Perkuat Hak Tenurial

Foto : Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DPD Kabupaten Karawang menggelar diskusi publik

Karawangsatu.com - Karawang | Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DPD Kabupaten Karawang menggelar diskusi publik bertajuk “Pengelolaan Bersama Kawasan Tenurial Nelayan: Memperkuat Keadilan Hak dan Keberlanjutan Pesisir melalui Kolaborasi Akademisi” di Aula PAUD Asteria, Desa Muara Cilamaya, Rabu (11/2/2026).

Acara ini menghadirkan Asep Andri Astriyandi, akademisi yang memberikan perspektif ilmiah, serta diikuti oleh seluruh nelayan anggota KNTI Karawang, perangkat desa, dan masyarakat umum.

Ketua DPD KNTI Karawang, Moh. Sadeli, menegaskan bahwa diskusi publik ini bertujuan memperkuat pengakuan dan praktik pengelolaan bersama kawasan tenurial nelayan melalui kolaborasi antara komunitas nelayan, pemerintah daerah, dan akademisi.

“Nelayan kecil dan tradisional adalah aktor kunci dalam sistem pangan laut, ekonomi pesisir, dan pelestarian ekosistem. Namun, kontribusi strategis mereka sering belum diimbangi dengan pengakuan dan perlindungan hak tenurial atas wilayah tangkap, kelola, dan ruang hidup mereka,” jelas Sadeli.

Ia menambahkan, ekspansi industri ekstraktif, pariwisata besar, reklamasi, serta kebijakan tata ruang laut yang berorientasi investasi, memicu tumpang tindih pemanfaatan ruang dan konflik, serta praktik ocean grabbing yang mengancam akses nelayan kecil terhadap sumber penghidupan mereka.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan dasar hukum untuk melindungi nelayan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wilayah pesisir dan laut masih bersifat sentralistik dan teknokratis, dengan partisipasi nelayan yang terbatas.

Sadeli menekankan pentingnya pengelolaan bersama (co-management), di mana negara, masyarakat pengguna sumber daya, dan aktor pendukung berbagi peran, kewenangan, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya. “Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan ekologis, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan pengakuan hak-hak masyarakat lokal,” ujarnya.

Diskusi publik ini menjadi momentum strategis bagi nelayan Karawang untuk menegaskan hak mereka sekaligus mendorong praktik pengelolaan pesisir yang adil dan berkelanjutan.

• Irfan