Pemda dan BBWS Bergerak Cepat, PLN Belum Jawab Soal Kabel Penghambat Jalan Alternatif

Foto : Pembangunan jalan alternatif di Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, tersendat akibat belum adanya respons dari Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Karawangsatu.com - Karawang  | Pembangunan jalan alternatif di Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, tersendat akibat belum adanya respons dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait permohonan penanganan kabel listrik yang melintang tepat di jalur pekerjaan.

Padahal, akses alternatif tersebut menjadi harapan utama warga setelah musibah jalan amblas yang mengisolasi sejumlah wilayah, termasuk Kampung Sumedangan, Kampung Bobojong, Perumahan Festival hingga Golden. Hingga kini, dampak amblasnya jalan utama belum sepenuhnya tertangani.

Tokoh Pemuda Karawang, Lukman N. Iraz, menyebut Pemerintah Desa Purwadana telah berinisiatif membuka jalur darurat demi memastikan mobilitas warga tetap berjalan. 

Bahkan, dukungan datang dari pihak swasta. PT BMJE yang dikenal sebagai Djarum Super memberikan izin penggunaan lahannya untuk dilintasi jalan sementara.

“Ini murni untuk kepentingan masyarakat. Perusahaan sudah membuka akses lahannya. Tapi pekerjaan terhambat karena ada kabel listrik besar yang melintas tepat di atas jalur. Alat berat tidak bisa bekerja maksimal karena faktor keselamatan,” ujar Lukman, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, pemerintah desa telah melayangkan surat resmi kepada PLN sejak Rabu (18/2/2026) guna meminta langkah teknis, apakah berupa pemindahan, penyesuaian ketinggian, atau pengamanan kabel agar pekerjaan dapat dilanjutkan. Namun hingga Senin (23/2/2026), belum ada tanggapan.

Kondisi ini dinilai kontras dengan respons pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang disebut cukup sigap menindaklanjuti persoalan jalan amblas.

“Pemerintah daerah, provinsi sampai pusat sudah turun tangan. BBWS juga merespons cepat. Tapi untuk persoalan kabel listrik ini belum ada respons dari PLN. Padahal ini menyangkut keselamatan dan kepentingan publik,” tegasnya.

Akibat tersendatnya pembangunan jalan alternatif, kendaraan roda empat belum dapat melintas. Aktivitas ekonomi warga melambat, distribusi barang terganggu, dan pelayanan pendidikan terdampak. Bahkan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut terhambat karena akses logistik yang tidak lancar.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kecepatan respons BUMN strategis dalam kondisi darurat. Di tengah semangat kolaborasi antara pemerintah dan swasta untuk mengatasi dampak bencana infrastruktur, lambannya respons justru menjadi titik lemah yang merugikan masyarakat.

Warga berharap PLN segera memberikan jawaban resmi dan langkah konkret. Sebab, setiap hari keterlambatan berarti kerugian ekonomi yang terus bertambah dan beban sosial yang kian berat.

Jalan alternatif ini bukan sekadar proyek sementara, melainkan urat nadi bagi ribuan warga yang menanti kepastian akses dan pemulihan aktivitas. Respons cepat bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.

• Luk/NP