Pendirian Dapur SPPG Picu Polemik, Forum Minggon Klari Jadi Ajang Kritik Terbuka

Foto : Kegiatan rapat minggon di kecamatan Klari dihujani protes para kades perihal pendirian SPPG.

Karawangsatu.com - Karawang | Suasana pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 H dimanfaatkan Pemerintah Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, untuk menggelar rapat minggon yang dirangkai dengan halal bihalal, Selasa (31/3/2026). 

Agenda yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi dan penguatan koordinasi antarinstansi itu justru diwarnai gelombang protes dari para kepala desa.

Rapat yang dipimpin Camat Klari, Udin SH., MA, dihadiri unsur Muspika, di antaranya Kapolsek Klari Kompol H. Bambang Sumitro, jajaran KUA, kepala puskesmas, seluruh kepala desa, BPD, PKK, perangkat desa, serta Koordinator BGN Kecamatan Klari, Hisar Desmon Sinaga.

Dalam forum tersebut, sejumlah kepala desa secara terbuka menyampaikan keberatan terkait pendirian dapur SPPG di wilayah mereka. 

Mereka menilai, proses pendirian dilakukan tanpa melibatkan pemerintah desa secara optimal, sehingga berpotensi memicu persoalan sosial di masyarakat.

“Kami bukan menolak programnya, tetapi mekanismenya harus jelas dan melibatkan desa sejak awal,” ungkap salah satu kepala desa dalam forum tersebut.

Keluhan senada juga disampaikan kepala desa lainnya yang menilai minimnya koordinasi dapat berdampak pada pengawasan dan keberlanjutan operasional dapur SPPG. 

Mereka menegaskan bahwa desa memiliki peran strategis dalam memastikan program berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan setempat.

Para kepala desa pun menuntut agar ke depan setiap pendirian dapur SPPG wajib melibatkan pemerintah desa, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan. 

Hal ini dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman serta menjaga stabilitas sosial di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, pihak kecamatan menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan dan berupaya menjembatani koordinasi antara pihak terkait. 

Rapat minggon ini diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga ruang evaluasi yang mampu menghasilkan solusi konkret atas persoalan di lapangan.

Momentum halal bihalal yang seharusnya menjadi simbol saling memaafkan dan mempererat silaturahmi, justru berubah menjadi panggung kritik terbuka. 

Namun demikian, dinamika ini dinilai sebagai bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif di tingkat desa.

• oca/NP