MKI Tegur Keras Normalisasi Irigasi di Karawang Timur, Mahar Kurnia: “Terlihat Tanpa Konsep dan Abai Lingkungan”

Foto : Mahar Kurnia

Karawangsatu.com - Karawang | Mahar Kurnia Institute (MKI) melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan normalisasi irigasi yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai di wilayah Karawang Timur. Kegiatan tersebut dinilai sarat kejanggalan dan terkesan mengabaikan prinsip dasar teknis serta kelestarian lingkungan.

Dalam pernyataannya saat acara halal bihalal di kantor lembaga, Rabu (8/4/2026), tokoh yang akrab disapa Kang Mahar menyoroti pelaksanaan proyek yang menurutnya tidak mengacu pada petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) yang semestinya.

“Dari pantauan kami di lapangan, normalisasi ini terlihat dijalankan tanpa konsep yang jelas. Ini bukan sekadar teknis, tapi menyangkut cara berpikir,” tegasnya.

Pembabatan Pohon Picu Sorotan

Hal paling disorot adalah pembabatan pohon secara masif di sepanjang area irigasi. Mahar menilai tindakan tersebut tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga menghilangkan fungsi ekologis penting.

“Pohon-pohon itu bukan sekadar hiasan. Mereka menghasilkan oksigen, menahan longsor, meredam angin, dan memberi keteduhan. Tapi ini justru dibabat habis. Ini sangat disayangkan,” ujarnya.

Ia bahkan mempertanyakan apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari kesengajaan akibat kejar target proyek atau bentuk kelalaian serius dalam perencanaan.

Kritik untuk Pemda: “Diam Seribu Bahasa”

Tak hanya BBWS, kritik juga diarahkan kepada Pemerintah Daerah Karawang, khususnya dinas lingkungan hidup yang sebelumnya mengusung slogan “Karawang Asri”. Mahar menilai instansi terkait tidak menunjukkan respons atas kejadian tersebut.

“Biasanya kampanye ‘satu pohon satu kehidupan’ digaungkan. Tapi ketika pohon besar dan rindang ditebang, justru diam. Ini kontradiktif,” katanya.

Ia juga menyinggung praktik penghijauan yang dinilai hanya bersifat seremonial tanpa keberlanjutan nyata.

Pertanyakan Pengawasan dan Koordinasi

Mahar turut mempertanyakan peran pengawasan dari PJT serta koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pemerintah provinsi. Menurutnya, kegiatan tersebut bertentangan dengan visi lingkungan hidup yang selama ini digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ia secara khusus menyinggung komitmen lingkungan yang sering disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Ini bertolak belakang dengan semangat pelestarian lingkungan yang selama ini dijunjung. Jangan sampai ada kerja tanpa konsep yang merusak nilai-nilai tersebut,” ujarnya.

Tuntut Penjelasan Resmi

Mahar Kurnia Institute menegaskan bahwa pihaknya tidak sekadar mengkritik, tetapi juga menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak BBWS serta dinas terkait.

“Kami ingin tahu apa maksud dari pembabatan brutal ini. Jangan sampai atas nama normalisasi, justru terjadi pembunuhan terhadap lingkungan,” tutup Mahar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BBWS maupun instansi terkait mengenai polemik tersebut.

• NP