Anak SD di Karawang Utara Masih Berjuang di Jalan Rusak, Forum KUB Kritik Keras Pemerataan Pembangunan

Foto : Ketua Forum KUB, Angga Dhe Raka

Karawangsatu.com - Karawang | Di balik gemerlap predikat Kabupaten Karawang sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, masih tersimpan ironi yang menyakitkan. Di perbatasan Desa Kemiri dan Desa Jayamakmur, Kecamatan Jayakerta, puluhan anak Sekolah Dasar (SD) setiap hari harus berjalan kaki melewati jalan rusak dan berlubang demi menempuh pendidikan.

Kondisi tersebut mendapat sorotan keras dari Forum Karawang Utara Bergerak (KUB). Dipimpin langsung Ketua Forum KUB, Angga Dhe Raka, bersama jajaran pengurus, organisasi tersebut turun ke lokasi untuk melihat langsung kondisi infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat.

Menurut Angga, kerusakan jalan tersebut bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan cerminan nyata ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di Karawang Utara.

"Ketika pemerintah bangga berbicara tentang investasi triliunan rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan di berbagai sektor, kenyataannya masih ada anak-anak yang harus mempertaruhkan keselamatan di jalan rusak hanya untuk pergi ke sekolah. Ini bukan sekadar kerusakan jalan, tetapi potret kegagalan pemerataan pembangunan," tegas Angga, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, ruas jalan tersebut merupakan akses vital masyarakat sekaligus jalur menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kecamatan Jayakerta. Namun ironisnya, jalan yang memiliki fungsi strategis bagi pelayanan publik itu justru belum mendapatkan penanganan serius dari pemerintah.

Forum KUB menilai wilayah Karawang Utara selama bertahun-tahun kerap tertinggal dalam agenda pembangunan daerah. Saat sejumlah kawasan menikmati pembangunan infrastruktur yang memadai, masyarakat pesisir dan wilayah utara masih bergelut dengan jalan rusak, persoalan banjir, hingga minimnya fasilitas dasar.

"Karawang Utara seolah hanya diingat saat musim kampanye dan dilupakan setelah kekuasaan diraih. Setiap tahun masyarakat mendengar janji pemerataan pembangunan, tetapi fakta di lapangan menunjukkan kesenjangan itu masih nyata," ujarnya.

Angga juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah yang selama ini berperan sebagai penyangga ketahanan pangan Kabupaten Karawang.

"Jangan hanya fokus membangun kawasan yang menghasilkan PAD besar lalu mengabaikan daerah yang menjadi lumbung pangan. Masyarakat Karawang Utara juga membayar pajak, juga bagian dari Kabupaten Karawang, dan memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan yang layak," katanya.

Atas kondisi tersebut, Forum KUB mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar segera menetapkan pembangunan ruas jalan tersebut sebagai program prioritas.

Menurut Angga, pemerintah tidak boleh terus berlindung di balik alasan keterbatasan anggaran sementara kebutuhan dasar masyarakat terabaikan.

"Kami tidak meminta proyek mewah. Kami hanya meminta hak dasar masyarakat berupa akses jalan yang aman dan layak. Jika kebutuhan mendasar seperti ini saja lamban ditangani, maka wajar apabila publik mempertanyakan arah dan keberpihakan pembangunan daerah," tegasnya.

Lebih jauh, Forum KUB memberikan peringatan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, pihaknya siap mengonsolidasikan masyarakat Karawang Utara untuk menyuarakan aspirasi melalui aksi terbuka.

"Ini bukan ancaman, tetapi bentuk peringatan bahwa kesabaran masyarakat ada batasnya. Jika pemerintah tetap menutup mata, Forum KUB bersama masyarakat Karawang Utara siap turun ke jalan menuntut keadilan pembangunan," tandas Angga.

Ia menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari tingginya angka investasi atau banyaknya seremoni peresmian proyek, melainkan sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa.

"Selama masih ada anak-anak yang harus berjalan di atas jalan rusak untuk mendapatkan pendidikan, maka pemerintah belum sepenuhnya berhasil menjalankan tanggung jawabnya. Pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang masih diupayakan untuk dimintai keterangan resmi terkait kondisi jalan yang dikeluhkan warga tersebut.

• Kojek