Hanya Ketua DPRD Yang Hadir, Mahasiswa Karawang Murka dan Datangi Kantor Bupati

Foto : Massa aksi mahasiswa saat mendatangi kantor Bupati Karawang. (Ist)

Karawangsatu.com - Karawang | Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Karawang mendatangi Kantor Bupati Karawang, Selasa (2/6/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten Karawang dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dinilai tidak menepati komitmen untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya telah disepakati bersama usai aksi mahasiswa pada 21 Mei lalu.

Aliansi yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa, menilai forum RDP tersebut seharusnya menjadi ruang dialog strategis antara mahasiswa dan para pengambil kebijakan untuk membahas berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Karawang. 

Namun harapan tersebut pupus setelah sebagian besar pimpinan daerah tidak hadir secara langsung dalam agenda yang telah dijanjikan.

Dalam pelaksanaannya, Bupati Karawang tidak hadir dan hanya mengutus Sekretaris Daerah sebagai perwakilan. 

Begitu pula unsur Forkopimda lainnya, seperti Kapolres, Dandim, dan Kajari yang diwakili oleh jajaran masing-masing. 

Dari seluruh pimpinan yang diundang, hanya Ketua DPRD Karawang yang hadir secara langsung dalam forum tersebut. 

Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan mahasiswa yang menilai kehadiran perwakilan tidak mampu menjawab substansi persoalan yang mereka bawa.

Mahasiswa menegaskan bahwa RDP bukan sekadar agenda seremonial, melainkan tindak lanjut resmi dari kesepakatan yang telah dibangun melalui aksi sebelumnya. 

Karena itu, ketidakhadiran para pimpinan daerah dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap komitmen dialog dan aspirasi masyarakat yang mereka perjuangkan.

"Kami datang membawa aspirasi rakyat dan berbagai persoalan yang membutuhkan keputusan langsung dari para pemangku kebijakan. Ketika yang hadir hanya perwakilan, maka forum ini kehilangan makna dan substansi," ujar salah satu perwakilan mahasiswa dalam forum tersebut. 

Kekecewaan mahasiswa semakin memuncak ketika tidak ada kepastian mengenai alasan absennya para pimpinan daerah yang sebelumnya telah menyepakati jadwal RDP. 

Menurut mereka, kehadiran langsung Bupati dan unsur Forkopimda merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat, khususnya terhadap berbagai tuntutan yang telah disampaikan sejak aksi berlangsung. 

Akibat ketidakhadiran para pejabat utama tersebut, suasana forum memanas. Sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik keras dan menyatakan mosi tidak percaya terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dengan masyarakat sipil. 

Mereka menilai pemerintah hanya hadir ketika membutuhkan legitimasi publik, namun abai ketika harus mendengarkan kritik dan tuntutan rakyat.

Aliansi Cipayung Plus Karawang menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang telah mereka sampaikan dan tidak menutup kemungkinan kembali turun ke jalan apabila komitmen yang telah disepakati bersama kembali diabaikan. 

Mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang dan seluruh unsur Forkopimda untuk menunjukkan itikad baik dengan membuka ruang dialog yang lebih serius, terbuka, dan melibatkan pengambil keputusan secara langsung. 

Bagi kalangan mahasiswa, persoalan ini bukan semata-mata soal kehadiran pejabat dalam sebuah forum, melainkan menyangkut etika pemerintahan, konsistensi terhadap kesepakatan publik, serta penghormatan terhadap suara masyarakat yang disampaikan melalui gerakan mahasiswa. 

Mereka menilai bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila kritik dan aspirasi rakyat didengar langsung oleh para pemegang kekuasaan, bukan sekadar diterima melalui perwakilan. 

"Jika ruang dialog yang telah disepakati saja tidak dihormati, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis," tegas perwakilan Aliansi Cipayung Plus Karawang. (***)