.png)
 |
| Penyaluran air bersih oleh BPBD Kabupaten Karawang. |
KARAWANG – Musim kemarau yang melanda Kabupaten Karawang kini berdampak nyata pada krisis ketersediaan air bersih, terutama di wilayah bagian selatan. Kekeringan mulai melumpuhkan akses warga di empat kecamatan, yakni Telukjambe Barat, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru.
Kondisi ini bukan sekadar dampak siklus cuaca semata, melainkan menjadi sinyal peringatan serius terhadap ancaman ketahanan sumber daya air, kerusakan lingkungan, serta pemenuhan hak dasar warga yang terancam.
Berdasarkan data resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang per Senin, 27 Juli 2026 pukul 08.00 WIB, dampak kekeringan telah menjangkau 12.155 jiwa dengan jumlah 4.044 Kepala Keluarga. Wilayah terdampak tersebar di delapan desa dalam empat kecamatan tersebut.
Hingga saat ini, BPBD bersama sejumlah mitra telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 237.000 liter guna menjawab kebutuhan mendesak warga yang kesulitan mendapatkan akses air bersih harian.
Kepala Pelaksana BPBD Karawang, Usep Supriatna, A.P., M.Si., menyatakan meluasnya wilayah terdampak adalah bukti nyata cadangan air permukaan maupun air tanah terus menyusut secara signifikan.
"Karena wilayah yang terdampak semakin meluas, ini menandakan cadangan air permukaan maupun air bawah tanah semakin berkurang. Oleh karena itu, kami meningkatkan kesiapsiagaan dengan memberikan bantuan darurat air bersih ke lokasi-lokasi yang mengalami kekeringan," ujar Usep saat dikonfirmasi, Senin (26/7/2026).
Ia menegaskan penanganan masalah ini tidak bisa dibebankan hanya pada satu lembaga saja, mengingat air adalah kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan manusia.
"Bencana kekeringan merupakan persoalan serius karena air adalah kebutuhan dasar masyarakat. Penanganannya harus dilakukan secara lintas sektor. BPBD tidak mungkin terus-menerus memberikan bantuan air bersih sendiri karena keterbatasan sumber daya yang kami miliki," tegasnya.
Penyaluran bantuan saat ini melibatkan kolaborasi antara BPBD Karawang, PMI Karawang, Perumdam Tirta Tarum, WTP Kawasan Arta Graha, Baznas, Forkopimcam, aparat desa, Bhabinkamtibmas, hingga Babinsa.
Usep menambahkan penyusutan sumber air bukan hanya akibat kemarau, melainkan juga menurunnya kemampuan ekosistem alam dalam menyimpan cadangan air secara alami.
"Penyusutan sumber daya air memang dipengaruhi faktor musiman. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan bahwa lingkungan sudah tidak mampu lagi menampung cadangan air akibat berbagai faktor. Karena itu dibutuhkan kebijakan lintas sektor yang lebih komprehensif," jelasnya.
Pihaknya mengakui jumlah air yang disalurkan saat ini belum mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga jika cakupan kekeringan terus melebar. Oleh sebab itu, BPBD membuka ruang seluas-luasnya bagi dukungan dari semua pihak.
"Distribusi air bersih yang dilakukan saat ini belum secara riil mencukupi kebutuhan masyarakat. Sumber daya maupun sarana distribusi juga memiliki keterbatasan. Karena itu kami berharap ada intervensi dan kontribusi dari seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat," pungkasnya. (*)
