Iklan

terkini

SADEWA Sebut Unjuk Rasa di PT DNP Karawang Karena Warga Lingkungan Merasa Dirugikan

Mustapid
18 November 2026, 12:17 WIB Last Updated 2026-11-18T05:17:41Z
Ketua SADEWA, Wiyasa Adisantika, dan Penasihat Hukum SADEWA, Febri Kurniawan Pikulun, S.H., C.L.A.

KARAWANG — Paguyuban Sadulur Desa Wadas (SADEWA) menyoroti dugaan intimidasi dan aksi pelemparan yang mewarnai unjuk rasa di lingkungan PT DNP Indonesia, Kawasan Industri KIIC Karawang, Senin (16/11/2026). SADEWA menyatakan aksi tersebut semula digelar untuk menyampaikan aspirasi dan meminta penyelesaian persoalan warga melalui musyawarah, tetapi justru berujung ricuh.


Penasihat Hukum SADEWA, Febri Kurniawan Pikulun, S.H., C.L.A., mengatakan tujuan utama aksi tersebut adalah membuka ruang dialog antara masyarakat dan perusahaan guna mencapai kesepakatan. Namun, menurut dia, situasi di lapangan justru diwarnai dugaan intimidasi dan aksi pelemparan terhadap peserta unjuk rasa.


Febri menegaskan, peserta aksi bukan hanya kaum laki-laki. Sejumlah perempuan, termasuk ibu-ibu yang disebut sebagai penerima manfaat dari kerja sama dengan perusahaan, turut hadir menyampaikan aspirasi. Karena itu, ia menilai dugaan intimidasi dan pelemparan tersebut menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian.


Ketua SADEWA, Wiyasa Adisantika, menduga kericuhan dipicu oleh adanya pihak yang tidak menghendaki aksi penyampaian aspirasi tersebut. Ia menyebut massa aksi merupakan warga Desa Wadas yang ingin menyuarakan keberatan atas sejumlah kebijakan oknum manajemen PT DNP Indonesia yang dinilai merugikan masyarakat.


“Ada pihak yang mungkin tidak senang kepada kami sehingga terjadi penyerangan,” ungkap Wiyasa.


Menurut Wiyasa, salah satu persoalan utama yang mendorong warga turun ke jalan adalah dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap sejumlah warga Desa Wadas. Ia menilai pemutusan hubungan kerja tersebut tidak dilakukan melalui prosedur ketenagakerjaan yang jelas.


Selain persoalan ketenagakerjaan, SADEWA juga mempersoalkan pemutusan kerja sama pengelolaan limbah yang disebut terjadi ketika masa kontrak masih berlangsung. Wiyasa menilai keputusan tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat karena warga yang sebelumnya memperoleh manfaat ekonomi dari kerja sama itu kini tidak lagi mendapatkannya.


Dalam persoalan ini, Wiyasa turut menyebut nama Putu Mahardika dan meminta yang bersangkutan tidak lagi berada di lingkungan PT DNP Indonesia. Ia menilai kebijakan yang dikaitkan dengan nama tersebut menjadi salah satu penyebab terhentinya kerja sama pengelolaan limbah.


“Putu Mahardika itu harus hengkang dari PT DNP, karena yang menjadikan pemutusan kerja sama sehingga kami yang awalnya mendapat manfaat kini tidak lagi. Jadi yang kemarin ikut unjuk rasa itu banyak ibu-ibu karena mereka merupakan penerima manfaat,” ujar Wiyasa.


Melalui aksi tersebut, SADEWA berharap manajemen PT DNP Indonesia membuka ruang dialog untuk membahas persoalan PHK, pemutusan kerja sama pengelolaan limbah, serta dugaan intimidasi terhadap peserta unjuk rasa. Mereka menginginkan seluruh persoalan diselesaikan melalui musyawarah agar tidak semakin memperburuk hubungan antara masyarakat Desa Wadas dan perusahaan.


Hingga berita ini disusun, pihak manajemen PT DNP Indonesia maupun Putu Mahardika belum memberikan keterangan terkait tudingan PHK sepihak, pemutusan kerja sama pengelolaan limbah, serta dugaan intimidasi dan pelemparan dalam aksi tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dan hak jawab dari pihak perusahaan guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang. (*)


Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • SADEWA Sebut Unjuk Rasa di PT DNP Karawang Karena Warga Lingkungan Merasa Dirugikan

Terkini

Iklan