Janji “Karawang Maju” Dinilai Tak Dilupakan, Askun Sebut Kendala Fiskal Jadi Tantangan Pemkab

Foto : Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh dan Wakil Bupati H. Maslani

Karawangsatu.com - Karawang | Satu tahun masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh – H. Maslani, terus menjadi sorotan publik. Bukan hanya dari kalangan pemuda, kritik dan penilaian juga datang dari praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik, Asep Agustian, SH., MH.

Asep Agustian menilai, kecil kemungkinan pasangan Aep–Maslani melupakan janji-janji politik yang disampaikan saat Pilkada. Menurutnya, janji tersebut telah terformulasi secara jelas dalam tagline “Karawang Maju” serta tertuang dalam visi dan misi yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Janji politik itu bukan sekadar jargon kampanye. Itu sudah menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah. Jadi sangat kecil kemungkinan dilupakan,” ujar Asep Agustian, Selasa (3/2/2026).

Pria yang akrab disapa Askun ini juga menyoroti soliditas partai politik koalisi pengusung Aep–Maslani yang hingga kini dinilainya masih konsisten mendukung arah kebijakan pembangunan daerah.

“Meskipun saya bukan pendukung Aep–Maslani saat Pilkada, tapi dalam konteks menilai pemerintahan, kita harus jujur dan objektif. Satu tahun pemerintahan ini menurut saya masih on the track,” tegasnya.

Namun demikian, Askun tidak menampik adanya janji politik yang kini ramai dipertanyakan publik, terutama di media sosial, yakni program pengadaan buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis bagi sekolah negeri.

Ia mengakui, hingga saat ini program tersebut memang belum terealisasi. Meski begitu, Askun menegaskan keyakinannya bahwa keterlambatan tersebut bukan karena pengabaian janji politik.

“Tidak mungkin janji itu dilupakan. Saya melihat ini lebih kepada persoalan kebijakan dan kondisi fiskal daerah,” katanya.

Askun menduga, tertundanya program buku dan LKS gratis disebabkan oleh adanya pemangkasan Transfer Kas Daerah (TKD) yang nilainya mencapai lebih dari Rp700 miliar. Kondisi tersebut, menurutnya, memaksa Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran.

“Dengan pemotongan TKD sebesar itu, mau tidak mau Pemkab harus memilah prioritas. Dampaknya, beberapa program termasuk pengadaan buku kemungkinan di-pending,” jelasnya.

Selain faktor anggaran, Askun juga menilai fokus pembangunan sektor pendidikan di masa awal pemerintahan Aep–Maslani masih diarahkan pada pembenahan infrastruktur, seperti pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) serta renovasi dan peremajaan gedung-gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

“Kalau kita lihat di lapangan, pembangunan infrastruktur pendidikan cukup terasa. Gedung-gedung sekolah mulai banyak yang diperbaiki, selain infrastruktur jalan yang juga sudah semakin baik,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Askun mengingatkan bahwa usia pemerintahan Aep–Maslani masih tergolong sangat muda.

“Satu tahun itu masih seumur jagung. Masyarakat perlu bersabar, selama arah kebijakannya masih jelas dan on the track,” ujarnya.

Ia juga menilai, kepemimpinan Aep–Maslani bukanlah pemerintahan yang anti kritik.

“Saya melihat Aep–Maslani masih terbuka terhadap kritik dan saran. Itu modal penting bagi pemerintahan yang ingin berjalan ke arah yang lebih baik,” tandas Askun.

• Kojek