Sidang Mediasi Ungkap Dugaan Bisnis Galian di Kawasan Hutan Ciampel Karawang

Foto : kuasa hukum warga Desa Parungmulya, Eigen Justisi saat orasi di depan Pengadilan Negeri Karawang

Karawangsatu.com - Karawang | Gugatan sengketa lahan yang melibatkan warga Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Karawang. Sidang perkara perdata bernomor 165/Pdt.G/2025/PN Kwg kini telah memasuki tahap mediasi yang digelar di Ruang Wirjono Prodjodikoro, Senin (2/2/2026).

Pengadilan Negeri Karawang menunjuk Handika Rahmawan, S.H., M.H. sebagai hakim mediator. Agenda mediasi dihadiri oleh pihak penggugat, tergugat, serta turut tergugat, dengan fokus pada pemeriksaan legalitas dan kedudukan hukum masing-masing pihak.

Namun, kuasa hukum warga Desa Parungmulya, Eigen Justisi, menyoroti ketidakhadiran sejumlah pihak yang dinilai memiliki peran penting dalam sengketa tersebut.

“Hampir semua pihak hadir, termasuk Presiden Prabowo yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Justru yang tidak pernah hadir sama sekali adalah Kementerian Lingkungan Hidup RI, padahal mereka yang menerbitkan izin,” ujar Eigen kepada wartawan.

Selain Kementerian Lingkungan Hidup, Eigen juga mempertanyakan absennya Ketua DPRD Karawang, yang menurutnya mengetahui secara langsung persoalan sengketa tersebut melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP). Tak hanya itu, Kemenko Polhukam juga disebut tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun sebelumnya institusi Kepolisian berada di bawah koordinasi kementerian tersebut.

Pertanyakan Keabsahan IPKH Brimob

Dalam mediasi tersebut, pihak penggugat juga mempertanyakan status Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKH) yang digunakan oleh Korps Brimob.

“Kami mempertanyakan apakah IPKH Brimob itu masih berlaku atau tidak. Jika masih ada persoalan hukum yang belum diselesaikan, maka secara otomatis IPKH tersebut dapat dinyatakan batal,” tegas Eigen.

Ia menegaskan, perjuangan hukum ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat Desa Parungmulya yang menuntut keadilan atas lahan yang disengketakan.

Dugaan Permainan Oknum Pemkab dan Aktivitas Cut and Fill

Lebih jauh, Eigen mengungkap adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam aktivitas cut and fill di lahan sengketa yang berada di kawasan hutan Ciampel.

Menurut informasi yang diterima pihaknya, tanah hasil galian diduga diperjualbelikan dengan harga mencapai Rp430.000 per truk.

“Kami sedang menelusuri ke mana aliran dana hasil penjualan tanah galian tersebut, siapa pemilik armadanya, dan siapa saja yang terlibat. Ini tidak bisa dibiarkan,” ungkapnya.

Pihaknya mendesak agar aktivitas cut and fill di kawasan hutan Ciampel segera dihentikan dan meminta adanya musyawarah terbuka dengan masyarakat Desa Parungmulya.

Ancaman Laporan ke KPK dan Presiden

Eigen menegaskan, jika tidak ada itikad baik dari pihak terkait, langkah hukum lanjutan akan ditempuh.

“Kami tidak segan melaporkan ke KPK dan langsung ke Presiden Prabowo. Aktivitas pembalakan hutan dan galian tanah ini telah merusak hutan Ciampel yang merupakan paru-paru Kabupaten Karawang. Jangan sampai kerusakan lingkungan ini memicu bencana banjir yang lebih besar,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Lingkungan Hidup RI, DPRD Karawang, maupun Pemerintah Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran mereka dalam persidangan maupun dugaan aktivitas cut and fill di lahan sengketa tersebut.

• Irfan