 |
| Pelantikan AMPETRA Jawa Barat di Gedung Mohamad Toha, Kompleks Kodiklat TNI Angkatan Darat, Bandung, Minggu (19/7/2026). |
BANDUNG — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Masyarakat Penambang Tradisional Indonesia (AMPETRA) Jawa Tengah, Gus Imam, menghadiri kegiatan deklarasi dan pelantikan pengurus DPW AMPETRA Jawa Barat yang digelar di Gedung Mohamad Toha, Kompleks Kodiklat TNI Angkatan Darat, Bandung, pada Minggu, (19/7/2027).
Kehadiran Gus Imam dalam acara tersebut menjadi simbol pentingnya sinergi antarwilayah dalam memperkuat organisasi penambang tradisional di Indonesia, khususnya antara Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru AMPETRA Jawa Barat yang diharapkan mampu membawa semangat baru dalam memperjuangkan kepentingan para penambang tradisional.
“Pelantikan ini bukan hanya seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan sinergi antarwilayah dalam memperjuangkan hak-hak penambang tradisional,” ujar Gus Imam.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pertambangan rakyat, termasuk persoalan legalitas, pembinaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat penambang.
Menurutnya, AMPETRA harus hadir sebagai wadah yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah, sekaligus memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi para penambang tradisional.
“Sinergi ini penting agar kita bisa saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan mencari solusi bersama demi keberlangsungan penambangan tradisional yang berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, pelantikan pengurus DPW AMPETRA Jawa Barat diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat organisasi di tingkat daerah serta meningkatkan peran aktif dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, AMPETRA Jawa Barat diharapkan mampu menjalankan program kerja yang berdampak langsung bagi para penambang tradisional, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Muladi, yang sebelumnya direncakan akan hadir berhalangan dikarenakan berbenturan waktunya dengan agenda dinas lainnya. (*)
