KPK Sikat Bupati MFT Dalam OTT, Dugaan Fee Proyek Guncang Kabupaten Rejang Lebong

Foto : Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Ist)

Karawangsatu.com - Rejang Lebong | Suasana pemerintahan di Kabupaten Rejang Lebong mendadak berubah tegang setelah MFT, Bupati Rejang Lebong, dibawa ke Jakarta pada Selasa pagi (10/3/2026) untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Ia tidak sendiri. Tujuh orang lain yang diduga terkait turut diamankan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan sehari sebelumnya.

Operasi senyap yang dilakukan tim KPK pada Senin sore (9/3) itu diduga berkaitan dengan praktik pemberian fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 

Penindakan tersebut menjadi pukulan keras bagi citra pemerintah daerah yang selama ini tengah gencar mempromosikan pembangunan infrastruktur.

“Ini bagian dari rangkaian penyelidikan kami terhadap dugaan korupsi di kabupaten tersebut,” ujar seorang sumber internal KPK yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Pagi itu, di bawah pengawalan ketat aparat dari Kepolisian Resor Kota Bengkulu dan Kepolisian Resor Kepahiang, MFT terlihat mengenakan kemeja putih dan celana jeans. 

Tanpa banyak kata, ia digiring menuju kendaraan yang akan membawanya ke bandara sebelum diterbangkan ke Jakarta.

Beberapa warga yang menyaksikan pemandangan tersebut tampak terdiam. Sosok yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin daerah kini berdiri di tengah pusaran dugaan korupsi yang mencoreng kepercayaan publik.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa OTT ini merupakan hasil investigasi tertutup KPK selama beberapa pekan terakhir. Tim penyidik diduga telah memantau aliran dana yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah daerah, sebelum akhirnya melakukan penindakan.

Kasus ini terasa tragis bagi masyarakat Rejang Lebong. Di tengah harapan akan percepatan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, muncul dugaan bahwa sebagian proyek tersebut justru dibayangi praktik bagi-bagi fee.

Jika dugaan tersebut terbukti, dampaknya tidak hanya menyentuh aspek hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah juga terancam runtuh.

Hingga kini KPK belum merilis identitas tujuh orang lain yang ikut diamankan dalam operasi tersebut. Namun lembaga antirasuah itu memastikan proses penyidikan akan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Perjalanan kasus ini baru saja dimulai. Bagi warga Rejang Lebong, hari itu menjadi pengingat pahit: di balik ambisi pembangunan, integritas kekuasaan tetap menjadi fondasi yang tidak boleh runtuh.

• NP