Dikukuhkan di DPRD Jabar, LBH PPI Tegaskan Komitmen Bela Pensiunan dan Wong Cilik

Foto : Layanan Bantuan Hukum Persatuan Pensiunan Indonesia resmi mengukuhkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat periode 2026–2031.

Karawangsatu.com - Bandung | Layanan Bantuan Hukum Persatuan Pensiunan Indonesia resmi mengukuhkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat periode 2026–2031 di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Sabtu (9/5/2026). 

Pengukuhan ini menjadi tonggak penting lahirnya lembaga bantuan hukum berbasis pengabdian sosial yang fokus memberikan pendampingan hukum gratis bagi pensiunan, lansia, kelompok rentan, hingga masyarakat umum.

Mengusung tema “Menggapai Keadilan dan Kesejahteraan Melalui LBH-PPI Menuju Jabar Istimewa”, pelantikan DPW LBH PPI Jawa Barat tercatat sebagai yang pertama di Indonesia di tingkat provinsi. 

Kehadiran lembaga ini diharapkan menjadi model nasional dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kecil.

Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di ruang sidang utama DPRD Jabar dan dipimpin langsung Ketua Umum DPN LBH PPI, Dharsy Akib. 

Acara dihadiri jajaran pengurus pusat, Dewan Pembina PPI, unsur Setda DPRD Jawa Barat, perwakilan daerah, hingga sejumlah tamu undangan termasuk Wali Kota Banjar.

Dalam sambutannya, Dharsy Akib menegaskan bahwa LBH PPI hadir bukan semata untuk kepentingan pensiunan, melainkan sebagai wadah perjuangan hukum yang terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia maupun status sosial.

“Ini cabang pertama LBH PPI yang dilantik di daerah. Harapan kami, langkah Jawa Barat segera diikuti provinsi lain di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ia menekankan, semangat utama LBH PPI adalah pelayanan hukum yang humanis, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan akses keadilan.

“Nafas LBH PPI itu gratis. Fokus utama kita membantu orang susah, khususnya para pensiunan. Tapi masyarakat umum juga silakan datang, kami terbuka untuk semua,” tegasnya.

Menurut Dharsy, kekuatan LBH PPI terletak pada kolaborasi antara pengalaman para pensiunan pejabat dan aparat negara dengan energi generasi muda. 

Perpaduan tersebut diyakini mampu menghadirkan layanan hukum yang profesional sekaligus adaptif terhadap persoalan sosial yang terus berkembang.

Ia juga mengingatkan seluruh pengurus agar menjaga marwah organisasi dan tidak menjadikan bantuan hukum sebagai ladang keuntungan.

“Jangan pernah membebani masyarakat yang sedang kesulitan. LBH PPI harus hadir sebagai pendamping dan pembela hak-hak rakyat kecil,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPW LBH PPI Jawa Barat yang baru dikukuhkan, Dwi Mukti Wibowo, mengaku siap membawa lembaga tersebut menjadi rumah pengaduan dan pendampingan hukum masyarakat.

Menurutnya, pengukuhan ini menjadi awal transformasi pengabdian dirinya bersama jajaran pengurus dari bidang ekonomi dan moneter menuju penegakan hukum dan pelayanan sosial.

“Selama 26 tahun kami berkutat di bidang ekonomi dan moneter, kini kami bertransformasi ke penegakan hukum. Kami siap menjadi pendamping masyarakat dalam berbagai persoalan hukum,” ujarnya.

Dwi mengungkapkan, berbagai persoalan sosial dan hukum di Jawa Barat terus meningkat, mulai dari perceraian, perundungan, penelantaran anak dan lansia, hingga konflik keluarga akibat tekanan ekonomi. 

Bahkan sebelum resmi dilantik, pihaknya mengaku telah membantu penyelesaian sekitar 10 perkara perceraian di Pengadilan Agama.

“Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan keluarga. Karena itu kami hadir melalui pendampingan dan sosialisasi hukum gratis bagi lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan lainnya,” katanya.

Ke depan, LBH PPI Jawa Barat menyatakan siap menangani berbagai persoalan hukum lainnya, seperti sengketa tanah, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perkara waris.

Dwi menegaskan, tantangan penegakan hukum di tengah masyarakat tidak ringan. Karena itu, seluruh pengurus diminta menjaga komitmen pengabdian dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

“Hukum itu berat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ketika turun ke masyarakat, kita harus siap menghadapi banyak permintaan bantuan yang sifatnya gratis. Komitmen membantu rakyat kecil harus benar-benar dijaga,” pungkasnya.

• Irfan Sahab