Polri Kawal Jagung Nasional: Dari Modal Petani Hingga Harga Panen 2026

Foto : Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri, Jakarta.

Karawangsatu.com - Jakarta | Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan mengonsolidasikan ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir. Langkah ini diwujudkan melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri, Jakarta.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.

Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Dalam kesempatan tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk mengawal proses produksi jagung sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan.

“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak sepanjang 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Polri hadir sebagai jembatan antara kelompok tani (poktan) jagung dengan lembaga perbankan guna mengatasi kendala permodalan. 

Melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara, petani didorong untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas lahan tanam.

Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani setempat mendapatkan akses kredit modal sehingga mampu kembali menanam dan mengembangkan lahan pertanian jagung.

Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.

“BRI berkomitmen mendukung pembiayaan pertanian jagung sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Tak hanya fokus pada permodalan, Polri juga memperkuat perlindungan petani melalui pengawalan stabilitas harga. Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. 

Untuk itu, Polri menggandeng Perum Bulog guna menyerap hasil panen dengan harga yang lebih berpihak kepada petani.

Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini berhasil mendorong pembelian jagung sesuai HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” tegas Brigjen Langgeng.

Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. 

Dengan pendampingan manajerial dan pengawalan distribusi yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara sehat dan membayar pinjaman modal tepat waktu.

Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan kesejahteraan petani jagung Indonesia dapat meningkat secara nyata.

• Red